PENDAHULUAN Sesuai dengan P0JK No.24/POJK.05/2019 Tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, maka diperlukan tata cara dalam menyusunan Rencana Bisnis Dana Pensiun. Dimana dalam penyusunanya tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan antara lain P0JK No. 01/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, P0JK No.3/ POJK.05/2015 tentang lnvestasi Dana Pensiun, POJK No.15/ POJK.05/2019 tentang […]

PENDAHULUAN Dengan diterbitkannya Undang-undang No. 4 Tahun 2023, tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK), mendorong stakeholder Dana Pensiun untuk lebih mengembangkan pemahaman dan pengetahuan terkait dengan regulasi-regulasi terkini serta pengelolaan Dana Pensiun yang baik dengan memperhatikan risiko yang ada. Hal ini selaras dengan pengembangan Industri Dana Pensiun yang diharapkan semakin maju dengan […]

PENDAHULUAN Sesuai dengan ketentuan Surat Edaran OJK Nomor KEP-2/D.02/2024 tanggal 3 Januari 2024 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Dana Pensiun mengatur tentang kewajiban bagi setiap insan dana pensiun wajib memiliki sertifikat kompetensi bidang dana pensiun sesuai dengan jenjang kerja masing-masing. Hal ini menjadi konsen OJK dalam meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan Dana Pensiun agar pengelolaan […]

sesuai dengan ketentuan Surat Edaran OJK Nomor KEP-2/D.02/2024 tanggal 3 Januari 2024 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Dana Pensiun mengatur tentang kewajiban bagi setiap insan dana pensiun wajib memiliki sertifikat kompetensi bidang dana pensiun sesuai dengan jenjang kerja masing-masing. Hal ini menjadi konsen OJK dalam meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan Dana Pensiun agar pengelolaan Dana […]

PENDAHULUAN Dengan diterbitkannya Undang-undang No. 4 Tahun 2023, tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK), mendorong stakeholder Dana Pensiun untuk lebih mengembangkan pemahaman dan pengetahuan terkait dengan regulasi-regulasi terkini serta pengelolaan Dana Pensiun yang baik dengan memperhatikan risiko yang ada. Hal ini selaras dengan pengembangan Industri Dana Pensiun yang diharapkan semakin maju dengan […]

PENDAHULUAN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana pengawasan Dana Pensiun harus dilakukan secara benar dan efektif, yaitu pada POJK No 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun dimana dinyatakan bahwa pengawasan internal Dana Pensiun dilakukan pada seluruh jenjang organisasi, dan ditambah dengan kewajiban membentuk fungsi pengendalian risiko dan komite audit internal pada struktur organisasi yang ada […]

PENDAHULUAN Sesuai dengan ketentuan Surat Edaran OJK Nomor KEP-2/D.02/2024 tanggal 3 Januari 2024 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Dana Pensiun mengatur tentang kewajiban bagi setiap insan dana pensiun wajib memiliki sertifikat kompetensi bidang dana pensiun sesuai dengan jenjang kerja masing-masing. Hal ini menjadi konsen OJK dalam meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan Dana Pensiun agar pengelolaan […]

sesuai dengan ketentuan Surat Edaran OJK Nomor KEP-2/D.02/2024 tanggal 3 Januari 2024 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Dana Pensiun mengatur tentang kewajiban bagi setiap insan dana pensiun wajib memiliki sertifikat kompetensi bidang dana pensiun sesuai dengan jenjang kerja masing-masing. Hal ini menjadi konsen OJK dalam meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan Dana Pensiun agar pengelolaan Dana […]

PENDAHULUAN Sesuai dengan perkembangan informasi secara digital yang semakin pesat, dan adanya ketentuan terkait dengan kebijakan dan prosedur teknologi. Selain itu adanya ketentuan terkait dengan Teknologi lnformasi Dana Pensiun yaitu P0JK No. 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi lnformasi Oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang intinya mengatur mengenai manajemen risiko dalam penggunaan teknologi […]

PENDAHULUAN Sesuai dengan P0JK No.24/POJK.05/2019 Tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, maka diperlukan tata cara dalam menyusunan Rencana Bisnis Dana Pensiun. Dimana dalam penyusunanya tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan antara lain P0JK No. 01/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, P0JK No.3/ POJK.05/2015 tentang lnvestasi Dana Pensiun, POJK No.15/ POJK.05/2019 tentang […]

PENDAHULUAN Dengan diterbitkannya Undang-undang No. 4 Tahun 2023, tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK), mendorong stakeholder Dana Pensiun untuk lebih mengembangkan pemahaman dan pengetahuan terkait dengan regulasi-regulasi terkini serta pengelolaan Dana Pensiun yang baik dengan memperhatikan risiko yang ada. Hal ini selaras dengan pengembangan Industri Dana Pensiun yang diharapkan semakin maju dengan […]

PENDAHULUAN lnvestasi merupakan inti dalam pengelolaan Dana Pensiun, dan dengan semakin berkembangnya instrumen investasi di pasar uang, pasar modal, serta instrumen investasi lainnya di sektor riil, maka perlu pengetahuan terkait dengan investasi baik itu ketentuan yang berlaku maupun pengetahuan atas masing-masing instrumen yang ada. Program MIDP ini memberikan informasi yang terkait dengan regulasi, pihak-pihak yang […]